Penanganan Abrasi di Pulau Terluar Riau Dapat Bantuan APBN 

Penanganan Abrasi di Pulau Terluar Riau Dapat Bantuan APBN 

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar telah melakukan pembahasan soal penanganan masalah abrasi tiga pulau di Riau, yakni Bengkalis, Rangsang dan Rupat, bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, pekan lalu. 

Gubri mengatakan, persoalan abrasi di tiga pulau terluar di Riau tidak cukup hanya dengan membangun turap, namun dibutuhkan teknologi pemecah gelombang.

"Seperti itu harapan kami, kalau dibangun turap tidak mungkin, kalau pemecah gelombang itu sudah ada contohnya yang dikerjakan pemerintah daerah. Jika dibuat pemecah gelombang akan muncul sedimen-sedimen baru, sedimen itu nanti bisa dimanfaatkan untuk ditanami mangrove," ujar Syamsuar. 


Kemampuan daerah melalui APBD untuk menyelesaikan abrasi di tiga pulau yang ada di pesisir Riau tidak cukup. Sehingga daerah membutuhkan perhatian dan bantuan dari APBN untuk menanggulangi persoalan abrasi di Riau.

"Kalau pemerintah provinsi dan kabupaten setakad ini mana mampu menanggulangi abrasi yang begitu deras dan luas. Ini tidak akan mampu diatasi dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota. Persoalan sekarang penanganan abrasi di Riau tidak masuk di RPJMN," ungkapnya. 

Dijelaskan Gubri, kemampuan daerah untuk mengatasi abrasi di tiga pulau itu hanya berkisar Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi abrasi yang sudah mencapai ratusan kilo meter tersebut membutuhkan anggaran triliunan rupiah.

"Berapa ratus kilo yang harus ditangani, ini pulau terluar, Perpresnya juga ada, harusnya ditanggung pemerintah pusat, tapi di Riau tidak masuk. Padahal pulau Bengkalis, Rangsang dan Rupat itu masuk di dalam Keppres," jelasnya. 

Dari hasil rapat dengan Menko Kemaritiman memberikan waktu kepada tim yang diutus untuk melakukan kajian terkait abrasi di tiga pulau yang ada di Provinsi Riau. Hasil kajian ini, kata Syamsuar, nantinya yang akan dibahas dalam rapat yang diagendakan akan dilaksanakan 30 Juli mendatang.

"Kemarin kami sudah rapat di Jakarta. Pak Menko Maritim menugaskan tim untuk turun ke Riau dan diberi waktu dalam dua minggu harus selesai, nanti tanggal 30 Juli, kami rapat lagi," katanya. 

"Jadi kementerian ini kerjanya bagian ini, kementerian lain kerjanya bagian ini. Jadi nanti lebih detail lagi dijelaskan satu-satu," tutupnya. 

Reporter: Nurmadi